Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada untuk mengadakan webinar terkait praktik pengembangan medical wellness tourism di Indonesia.

Pariwisata berkembang semakin bervariasi dalam bentuk-bentuk aktivitas, fasilitas, dan layanan yang diberikan kepada konsumennya. Salah satu perkembangan tersebut adalah tumbuhnya bagian dari wisata minat khusus yang fokus kepada kesehatan. Kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia kini dapat menjadi salah satu alternatif wisata dan gaya hidup. Bentuk wisata ini muncul dalam medical and wellness tourism.

Kombinasi antara medical dan wellness akan menarik pengguna global yang jumlahnya milyaran orang dan pengguna domestik yang jumlahnya ratusan juta orang.  Para pengguna tersebut melakukan aktivitas repetisi untuk melakukan MCU setiap tahun, membutuhkan berbagai perawatan pencegahan untuk kulit, rambut, gigi, manajemen berat badan, maupun mindfulness.  Selain itu para pecinta kebugaran, olahraga, travelling, maupun bagi mereka yang masuk dalam daftar tunggu naik haji dapat menjadi pengguna medical wellness ini.

Medical wellness tourism di Indonesia merupakan bagian dari wisata kebugaran dan herbal, mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI beserta Menteri Kesehatan RI Nomor SD/13/HK/01/02/MK/2022 dan Nomor HK.01.08/Menkes/637/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Kesehatan Indonesia.

Pengembangan medical wellness tourism Indonesia yang memiliki ciri khas hasil pemeriksaan yang terukur, natural dan holistik, dengan memanfaatkan kearifan budaya lokal dengan didukung data-data ilmiah dan mendapatkan dukungan dari sarana pelayanan kesehatan membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Para pemangku kepentingan yang terkait dengan medical wellness tourism ini tidak hanya penyedia layanan medical dan wellness namun juga dari pelaku usaha perjalanan wisata yang dapat menjadi agen atau penyedia jasa perjalanan minat khusus wisata medical wellness tourism  yang menjembatani dan memastikan bahwa produk yang ditawarkan akan sampai kepada calon wisatawan yang sesuai.

Upaya sinergi ini telah dilakukan dengan membentuk badan wisata kesehatan Indonesia sebagai wadah membangun kolaborasi antar pemangku kepentingan. Badan yang saat ini sudah terbentuk  adalah Medan Medical Tourism Board, Bali Medical Tourism Association, North Sulawesi Health Tourism, dan Malang Health Tourism. Badan-badan ini beranggotakan rumah sakit dan penyedia layanan medical wellness.

Praktik pengembangan medical wellness tourism ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Hambatan internal, seperti kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia, manajemen, dan kebijakan pemerintah yang diperlukan untuk mendukung pengembangan ini tidak dapat dianggap enteng. Eksplorasi sumberdaya alam dan budaya yang dapat mendukung kegiatan ini juga tidak bisa diabaikan. Begitu pula tantangan dari eksternal, khususnya persaingan antar destinasi medical wellness yang cukup ketat, dan bagaimana posisi Indonesia didalamnya. Selain rumah sakit dan penyedia layanan wellness, peran penting dari pelaku usaha jasa pariwisata tidak dapat ditinggalkan. Bagaimana semua pihak bersinergi agar medical wellness tourism  dapat berkembang dengan baik sangat diperlukan. Proses-proses yang telah dan sedang dilalui oleh para pelaku medical wellness tourism ini perlu diketahui agar dapat menjadi masukan bagi calon-calon penyedia layanan medical wellness tourism, para pelaku industri pariwisata, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum.

Dalam upaya mengembangkan sektor pariwisata di daerah Murung Raya, Puspar UGM menyampaikan paparan terkait Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) Kab. Murung Raya. Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor Pemerintah Kab. Murung Raya, dibuka oleh Sri Karyawati, SP., M.Si, selaku Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Rabu (6/12).

FGD Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahap I Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2023 merupakan wujud realisasi dari kegiatan kerja sama antara Universitas Gadjah Mada dengan Pemkab Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyampaikan apresiasi atas peran Puspar UGM dalam upaya mengembangkan sektor pariwisata di daerah Murung Raya. Dia menyampaikan terdapat permasalahan mendasar yang dinilai krusial dalam upaya pengembangan sektor kepariwisataan di Murung Raya.

Pada seminar ini, hadir Tim Ahli Puspar Dr. Destha Titi Raharjana, S.Sos, M.Si., dan Wijaya, S. Hut., M.Sc. Kegiatan ini dihadiri oleh OPD terkait (Dinas PUPR, Diskominfo, Dinas KOP, Disdikbud, Diskopukmperindag, DKP, DLH, Dishub, BPBD, dan Inspektorat), para Camat, Pokdarwis, pelaku seni dan ekraf, serta perwakilan pengelola akomodasi).

Sebagai Ketua Tim Kajian, Destha Titi Raharjana menjelaskan Kabupaten Murung Raya memiliki keragaman ekosistem terdiri atas dataran pegunungan Muller sebagai warisan dunia di Jantung Kalimantan (Heart of Borneo), dataran rendah, dan ekosistem sungai. Hasil kajian sementara Puspar UGM memperlihatkan karakter wisata yang ditemukan di Murung Raya lebih menonjolkan pada tema wisata alam, ecotourism didukung dengan kegiatan wisata budaya dan ekonomi kreatif.

Ketiganya, disebutnya, menjadi penguat ikon pariwisata Murung Raya. Berpijak atas tema di atas, Pemerintah Murung Raya percaya pembangunan sektor kepariwisataan sejalan dengan tujuan SDG’s, di antaranya mendorong pertumbuhan ekonomi (8), mengurangi angka kemiskinan (1), adanya praktik ekowisata mampu menekan ancaman perubahan iklim (13), sekaligus perlu didorong kemitraan antar pemangku kepentingan (17) untuk mewujudkan daya saing destinasi pariwisata Murung Raya yang kuat.

Destha memandang perlu adanya upaya untuk mengenalkan secara masif potensi wisata dan ekraf di wilayah ini. Informasi kepariwisataan Murung Raya hingga saat ini masih terbatas. Menurutnya perlu dilakukan updating informasi yang tertera di website Kabupaten Murung Raya. Meski pergerakan wisata di Murung Raya sudah berjalan, sayangnya belum seperti yang diharapkan.

Wijaya, S.Hut., M.Sc juga menyebutkan dari total 84 daya tarik wisata, sebanyak 51 objek (61 persen) berupa jenis alam, sedangkan sebanyak 26 objek (31 persen) merupakan daya tarik wisata budaya dan 7 objek (8 persen) sebagai daya tarik wisata buatan. Dari keseluruhan 84 daya tarik wisata terdapat beberapa daya tarik wisata unggulan, diantaranya Air Terjun Sanggrahan Liang Pandan, Taman Kota Pasir Putih, Taman Sapan & Jembatan Merdeka Sungai Barito, Pasir Putih Bukit Tengkorak, dan Tugu Ekuator.

Idontori, S.E., M.Si selaku pelaku seni budaya Dayak yang turut hadir sebagai narasumber menyoroti adanya keragaman budaya di Kabupaten Murung Raya. Tercatat di Murung Raya dihuni mayoritas 6 suku bangsa asli, yaitu sub suku Dayak Siang, Siang Murung, rumpun Dayak Ot Danum, Dayak Punan Kereho dan Dayak Bakumpai.

Setiap suku ini, dia sampaikan memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dengan segala unsurnya tentu menarik untuk dikemas dan dikembangkan menjadi daya tarik wisata budaya. Hanya saja pengembangan budaya sebagai atraksi wisata, dinilainya, tidak mudah dan banyak tantangan serta hambatan.

Hambatan tersebut diantaranya rendahnya kesadaran masyarakat khususnya remaja untuk mencintai dan mengembangkan budaya lokal di tengah gempuran budaya luar yang masif. Selain itu, minimnya fasilitasi tempat dan alat-alat pementasan di sanggar-sanggar budaya menjadi kendala bagi pengelola seni

Pusat Studi Pariwisata UGM bekerjasama Dengan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang dalam rangka Menyusun Instrumen Efektifitas Pemasaran Pariwisata. Kajian ini bertujuan  untuk mengidentifikasi berbagai jenis program pemasaran pariwisata yang sudah dijalankan pihak Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Magelang, menganalisis ragam jenis media sosial dan menghasilkan rumusan instrument efektivitas pemasaran pariwisata yang dapat digunakan secara komprehensif.

Orientasi pembangunan sektor kepariwisataan ke depannya tidak bertumpu pada ukuran kuantitatif semata, seperti jumlah wisman dan wisnus yang semakin meningkat, mulai diarahkan kepada pengembangan pariwisata berkualitas (quality tourism), yang mengarahkan kepada lima hal penting, meliputi peningkatan nilai tambah dari sektor pariwisata, kesiapan destinasi, industry dan masyarakat di daya tarik wisata, meningkatnya kompetensi sumber daya manusia bidang pariwisata, adanya kesadaran lingkungan lewat upaya pembatasan daya dukung lingkungan, dan mampu meningkatkan citra/reputasi destinasi nasional dikancah pariwisata global.

Bagi pemerintah daerah Kabupaten Magelang, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tentunya menjadi salah satu tumpuan bagi perekonomian daerah. Berlokasi tidak jauh dari DIY, Kabupaten Magelang yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki sumber daya pariwisata yang luar biasa, baik sumber daya alam, budaya dan ekonomi kreatif serta didukung adanya sumber daya manusia. Berkembangnya kegiatan pariwisata di Kabupaten Magelang tentu saja memberikan pengaruh dan mendorong pembangunan sektor-sektor lain, khususnya dalam hal memperluas lapangan pekerjaan dan peluang untuk berusaha.

Ukuran keberhasilan pembangunan pariwisata salah satunya ditentukan dengan upaya pemasaran yang dijalankan, khususnya oleh pemerintah, termasuk yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kepemudaaan dan Olah Raga Kabupaten Magelang. Pemasaran pariwisata tidak lain segala sesuatu yang memproses manajemen pariwisata didalamnya mencangkup beberapa hal yaitu tentang pengembangan promosi destinasi pariwisata, pengembangan pada kemitraan pemasaran destinasi pariwisata, pengembangan pasar wisatawan,dan citra pada destinasi pariwisata. Program pemasaran menjadi bagian terpenting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka mendorong pembangunan sektor kepariwisataan, termasuk yang dijalankan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

Bagi pemerintah dan masyarakat, sektor kepariwisataan telah menjadi salah satu tulang punggung perekonomian, selain sektor pertanian dan UMKM yang banyak dijadikan sektor unggulan. Pengemasan potensi atau sumber daya, baik itu sektor pertanian, perikanan, perkebunan, seni-budaya, kuliner, serta produk kriya yang ada di Kabupaten Magelang sangatlah diperlukan dalam upaya menyajikan keragaman dan keunikan produk wisata yang tersebar di area Magelang ini, sebagai penyangga keberadaan Candi Borobudur.

Puspar UGM berkolaborasi dengan BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pelatihan dasar kepariwisataan untuk peningkatan kapasitas SDM ASN. Kegiatan dilaksanakan pada 2—4 November 2023 di Yogyakarta. Pelatihan diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari perwakilan OPD di Kutai Kartanegara. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan pembangunan dan pengelolaan kepariwisataan yang mendukung peningkatan daya saing domestik, maupun global.

Pembukaan kegiatan di Hotel Santika Yogyakarta dihadiri oleh Kepala Pusat Studi Pariwisata UGM Dr. Mohamad Yusuf, M.A, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Slamet Hadiraharjo, S.Hut., M.M dan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kutai Kartanegara Rokip, S.TP., M.Si

Pelatihan dilaksanakan selama tiga hari dengan metode 2 hari di kelas dan 1 hari studi  lapangan. Para peserta juga mengunjungi Taman Pintar Yogyakarta dan Tebing Breksi untuk melihat langsung bagaimana destinasi wisata yang dikelola dan dioperasikan oleh pemerintah dan masyarakat. Metode pelatihan yang digunakan diharapkan dapat membantu para peserta memahami konsep-konsep dasar pariwisata dan praktek dalam mengelola destinasi wisata.

Peningkatan kapasitas SDM pemerintah sangat diperlukan, terutama di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah penyangga IKN. Dengan peningkatan kompetensi yang inovatif, diharapkan mampu merespon dinamika yang terjadi dalam pariwisata dan ekonomi kreatif global, memahami wawasan pembangunan pariwisata, memahami produk dan pemasaran pariwisata, serta pemanfaatan teknologi informasi. Keberhasilan pengembangan pariwisata dapat diupayakan melalui perencanaan yang baik, pengelolaan yang baik, sumberdaya manusia yang mumpuni dan kerjasama yang padu antar berbagai pemangku kepentingan.

Pariwisata berkembang semakin bervariasi dalam bentuk-bentuk aktivitas, fasilitas, dan layanan yang diberikan kepada konsumennya. Salah satu perkembangan tersebut adalah tumbuhnya bagian dari wisata minat khusus yang fokus kepada kesehatan. Kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia kini dapat menjadi salah satu alternatif wisata dan gaya hidup. Bentuk wisata ini muncul dalam medical dan wellness tourism.

Pusat Studi Pariwisata UGM bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, Dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada untuk mengadakan webinar terkait potensi dan peluang pengembangan medical-wellness tourism di Indonesia. Seminar dilakukan secara daring pada 15 November 2023. Dengan menghadirkan narasumber Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD, Prof. Ir. Tarcicius Yoyok Wahyu Subroto, M.Eng., Ph.D., IPU, dr. Then Suyanti, MM dan Arya Galih Anindita.

Sebagai negara yang memiliki keindahan dan kekayaan alam yang luar biasa, Indonesia pada prinsipnya juga memiliki peluang untuk mengembangkan potensi medical  – wellness tourism sebagai potensi unggulan daerah. Berbagai tanaman obat tradisional, rempah-rempah, dan pengobatan tradisional yang tersebar di seluruh nusantara dapat dikembangkan dan dipadukan dengan teknologi pengobatan modern dan dikreasikan sehingga tercipta medical-wellness tourism.

Namun demikian, sumberdaya yang berlimpah ini membutuhkan sentuhan dan dukungan dari pembuat kebijakan, profesional, dan masyarakat luas agar dapat diolah menjadi wisata medical-wellness yang dapat bersaing dan menarik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Diperlukan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi hingga media dalam membangun kepariwisataan di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.  Pada tingkatan pemerintah, sinergitas diharapkan datang dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa. Bentuk kolaborasi di pemerintahan bisa berupa koordinasi lintas sektoral.

Demikian pernyataan sekaligus harapan Sekda Kabupaten Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi, M.M., mewakili Bupati saat membuka FGD Akhir Reviu Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda), di Ruang Rapat Sekda, Rabu (20/9). Forum Grup Discussion terselanggara atas kerja sama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau dengan Pusat Studi Pariwisata (Puspar) UGM.

Selain Sekda, acara ini dihadiri sekitar 45 orang berasal dari pimpinan SKPD, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan jajarannya, Dinas Pariwisata Provinsi Kaltara, dan Balai TNKM. Tim Ahli Puspar UGM hadir antara lain Sotya Sasongko, S.Sos., M.Sc., Dr. Destha Titi Raharjana, S.Sos, M.Si., dan Wijaya, S. Hut., M.Sc.

Sotya Sasongko dalam paparannya menilai Kabupaten Malinau memiliki minimal empat keunggulan dari sisi kepariwisataan. Pertama, keberadaan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) dimana Malinau memiliki kawasan terluas dari total luasan kawasan TNKM ini. Kedua, wilayah otonom ini termasuk salah satu kabupaten yang masuk dalam kawasan jantung Kalimantan (Heart of Borneo/ HoB) telah dideklarasikan oleh tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Brunei. Ketiga, Malinau juga termasuk salah satu wilayah perbatasan negara dengan Malaysia, dimana lima dari lima belas kecamatan berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak-Malaysia. Letak strategis ini menjadi peluang pengembangan kepariwisataan di wilayah ini.

“Keempat keragaman budaya yang dihuni oleh 11 suku bangsa. Sebagai destinasi, Malinau tengah berupaya mengoptimalkan sumber daya pariwisata untuk mendorong peluang peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat, serta kesempatan kerja,” ungkapnya.

Wijaya menambahkan Kabupaten Malinau memiliki ±90 daya tarik wisata (DTW) yang tersebar di 15 kecamatan. Bahau Hulu sebagai kecamatan yang memilik DTW paling banyak yaitu 13 DTW (15 persen). Sedangkan kecamatan Malinau Utara 10 DTW (12 persen), Kecamatan Kayan Hulu 9 DTW (10 persen), dan Malinau Selatan Hulu sebagai Kecamatan paling sedikit yaitu 2 DTW (2 persen).

Dari total 90 daya tarik wisata, sebanyak 74 objek (82 persen) berupa alam, sedangkan sebanyak 13 objek (14 persen) merupakan daya tarik wisata budaya dan 3 objek (3 persen) sebagai daya tarik wisata buatan.

“Dari keseluruhan 90 daya tarik wisata terdapat beberapa daya tarik wisata unggulan, diantaranya Desa Wisata Setulang, Desa Wisata Pulau Sapi, Hutan Adat Tane’ Olen, dan Air Terjun Panas Semolon,” terangnya.

Dari analisis kewilayahan pariwisata yang dilakukan, Puspar UGM mengusulkan dua kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK). KSPK 1 Malinau Kota dan sekitarnya bertema “city tour, seni budaya, didukung kerajinan, dan kuliner dengan pusat pelayanan pariwisata di Malinau Kota. KSPK 2 Pulau Sapi – Setulang dan sekitarnya bertema wisata budaya (desa wisata), didukung petualangan wisata alam, kerajinan, dan kuliner dengan pusat pelayanan di Kota Pulau Sapi.

Peneliti Puspar UGM lainnya, Dr. Destha T. Raharjana, S. Sos., M.Si., dalam kesempatan ini menawarkan Visi Kepariwisataan Kabupaten Malinau 2024-2033, yaitu Terwujudnya Kabupaten Malinau Sebagai Destinasi Ekowisata yang Berdaya Saing, Sinergi, Menyejahterakan Masyarakat, dan berkelanjutan. Berpijak atas visi di atas, pemerintah percaya pembangunan sektor kepariwisataan sejalan dengan tujuan SDG’s, di antaranya mendorong pertumbuhan ekonomi (8), mengurangi angka kemiskinan (1), adanya praktek ekowisata mampu menekan ancaman perubahan iklim (13), sekaligus perlu didorong kemitraan antar pemangku kepentingan (no 17) untuk mewujudkan daya saing destinasi pariwisata Kabupaten Malinau. Tema ekowisata ini, menurutnya, menjadi fokus utama dalam pembangunan pariwisata Kabupaten Malinau dengan mempertimbangkan luas wilayah sebagian besar kawasan konservasi yang dikelola oleh TNKM seluas 986.385 ha dari total luas 1.271.969,56 ha.

“Di wilayah TNKM ini kaya akan potensi flora khas Kalimantan dan fauna endemik, seperti Kuau Raja, Tupai Ekor/Vampir, Macan Dahan Kalimantan dan lain-lain,” ujarnya.

Destha mencatat Malinau memiliki keragaman budaya yang dihuni 11 suku bangsa asli, yaitu Dayak Lundayeh, Kenyah, Kayan, Tahol, Tingalan, Punan, Abai, Berusu, Sa’ben, Tidung, dan Bulungan. Malinau juga dilewati oleh 6 sungai besar, yaitu Sungai Malinau, Malinau, Sesayap, Bahau, Kayan Mentarang. Sungai-sungai ini, dalam pandangannya, menjadi daya tarik wisata petualangan arung jeram yang sangat menantang untuk dijelajahi.

Policy Brief ini dibuat berdasarkan sumber dari Evaluasi Kesiapan Implementasi Pariwisata Tangguh dan Berkelanjutan Dalam Pengembangan Desa Wisata di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Direktorat Kajian Strategis Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Industri pariwisata diklaim sebagai sektor ekonomi yang rentan terhadap berbagai gejolak. Kondisi industri pariwisata Indonesia yang parah selama pandemi COVID-19 digambarkan secara akurat oleh beberapa peneliti (Damanik, Utami, Mayani, 2022; Utami dan Kafabih, 2021). Banyak destinasi yang mengalami keterpurukan dan sulit bangkit atau berusaha untuk sekadar bertahan hidup. Krisis pariwisata tidak dapat dihindari, tetapi pemerintah Indonesia mencoba berbagai strategi untuk menopang keberlanjutan industri penting ini.

Salah satu strategi yang dipilih adalah menerbitkan regulasi untuk mencegah dan menanggulangi krisis kepariwisataan. Tujuannya jelas, yakni mencegah penurunan citra kepariwisataan Indonesia di mata dunia. Pemerintah menerbitkan Peraturan Kementerian Pariwisata Nomor 9/2021 (selanjutnya: PKP 9/2021) tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang merupakan revisi dari peraturan sebelumnya (2016). Beleid mengakomodasi standar global (Global Sustainable Tourism Council) yang diakui oleh UNWTO dan merinci kriteria, sub kriteria, indikator, dan bukti pendukung terkait destinasi pariwisata berkelanjutan. Terkait dengan hal itu, sebelumnya telah dikeluarkan Peraturan Kementerian Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019 (selanjutnya: PKP 10/2019) tentang manajemen krisis kepariwisataan. Tujuan aturan ini untuk mencegah dan menanggulangi krisis kepariwisataan yang berkepanjangan akibat beragam faktor penyebab.

Sejauh ini potret dan evaluasi yang memadai tentang implementasinya di lapangan belum dilakukan secara sistematis. Hal ini mengakibatkan efektivitas kedua peraturan tersebut tidak atau belum diketahui secara utuh. Padahal efektivitas suatu regulasi akan berdampak positif yang luas bagi pencapaian tujuan-tujuan yang ditentukan oleh pengambil keputusan (Mukherjee dan Bali, 2019). Artinya, pengambil keputusan perlu menjamin apakah regulasi yang digulirkan itu efektif atau perlu diperkuat sedemikian rupa sehingga target yang dicanangkan dapat direalisasi dengan baik.

Selengkapnya, silakan menghubungi Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada

Puspar UGM bekerja sama dengan Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf terkait Evaluasi Kesiapan Implementasi Pariwisata Tangguh dan Berkelanjutan Dalam Pengembangan Desa Wisata di 5 DPSP. Diskusi kelompok terpumpun (DKT) hasil ini dilaksanakan di Gedung Fillm Pesona Indonesia, merupakan tindak lanjut dari DKT pertama yang telah dilaksanakan pada Juli 2023 di Yogyakarta. Kegiatan dibuka oleh Deputi Bidang Kebijakan Strategis Ibu Dessy Ruhati, sambutan oleh Direktur Kajian Strategis Ibu Agustini Rahayu dilanjutkan pemaparan materi oleh Kepala Puspar UGM Dr. Mohamad Yusuf, MA dan Dr. Destha Titi Raharjana, M.Si. (25/8)

Kajian ini memuat indikator pengembangan desa wisata yang tangguh dan berkelanjutan, tingkat resiliensi hasil skoring pada 10 Desa Wisata di 5 DPSP, hambatan dan kerangka kerja (frameworks) pengembangan desa wisata yang tangguh dan berkelanjutan. Hasil dari DKT ini diharapkan dapat menjadi pijakan strategis bagi desa wisata agar tetap eksis, tangguh, berkelanjutan dan berdaya saing.

Pusat Studi Pariwisata UGM berkolaborasi dengan Badan Pelaksana Otorita Borobudur Menyusun Strategi Pengembangan Pemasaran Kawasan Pariwisata Tahun 2024-2029. Tahap finalisasi dokumen ini disampaikan dalam FGD Laporan Akhir di Hotel Grand Tjokro Yogyakarta. Acara diawali dengan sambutan Kepala Puspar UGM Dr. Mohamad Yusuf, M.A, dibuka secara resmi oleh Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik BPOB Bapak Ramlan Kamarullah. Dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber, diskusi, tanggapan para reviewer dan ditutup oleh Direktur Utama BPOB Bapak Agustin Peranginangin. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun sebuah dokumen Strategi Pengembangan Pemasaran Kawasan Pariwisata Borobudur secara terintegrasi, terukur, dan terarah, Rabu (23/8)

Acara dihadiri oleh Dinas Pariwisata di wilayah Koordinatif BPOB dan stakeholder terkait. Sebelumnya, sudah dilakukan  tiga kali FGD di 3 wilayah destinasi pariwisata nasional (DPN), meliputi DPN Borobudur-Yogyakarta dan sekitarnya, DPN Semarang- Karimunjawa dan sekitarnya dan DPN Solo-Sangiran dan sekitarnya. Hasil dari FGD ini diharapkan dokumen penyusunan strategi pengembangan pemasaran dapat diimplementasikan guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke setiap daerah, serta menambah length of stay wisatawan di ke tiga DPN.

Dokumen ini memuat daya tarik wisata unggulan, event unggulan, permasalahan yang dihadapi, strategi pemasaran dan hal-hal strategis yang dapat dikolaborasikan pemasarannya dalam jangka panjang. Strategi pemasaran kolaboratif, peningkatan pemahaman branding, optimalisasi teknologi informasi melalui berbagai media dan dukungan semua stakeholder diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan pemasaran pariwisata berkelanjutan di Kawasan Pariwisata Borobudur baik koordinatif maupun otoritatif.