Pariwisata memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia, mendorong pertumbuhan sektor jasa, menyerap tenaga kerja, dan mendukung inklusivitas ekonomi. Meskipun kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia mengalami fluktuasi akibat pandemi, sektor pariwisata Indonesia mencatat prestasi dengan naiknya indeks daya saing pariwisata.

Yogyakarta, sebagai destinasi wisata, menduduki peringkat tinggi dalam preferensi liburan dan pasar wisatawan mancanegara. Meski terdapat penurunan kunjungan wisatawan di Daya Tarik Wisata (DTW) Yogyakarta dari 2016 hingga 2019, 97% wisatawan mengunjungi kawasan cagar budaya. read more

Policy Brief ini dibuat berdasarkan sumber dari Evaluasi Kesiapan Implementasi Pariwisata Tangguh dan Berkelanjutan Dalam Pengembangan Desa Wisata di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Direktorat Kajian Strategis Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Industri pariwisata diklaim sebagai sektor ekonomi yang rentan terhadap berbagai gejolak. Kondisi industri pariwisata Indonesia yang parah selama pandemi COVID-19 digambarkan secara akurat oleh beberapa peneliti (Damanik, Utami, Mayani, 2022; Utami dan Kafabih, 2021). Banyak destinasi yang mengalami keterpurukan dan sulit bangkit atau berusaha untuk sekadar bertahan hidup. Krisis pariwisata tidak dapat dihindari, tetapi pemerintah Indonesia mencoba berbagai strategi untuk menopang keberlanjutan industri penting ini. read more

Policy Brief ini dibuat berdasarkan sumber dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Blora. Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Dinas Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora.

PENDAHULUAN

Kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara strategis. Sektor jasa ini dipercaya sebagai salah satu sub sektor pembangunan yang vital dan menjadi kontributor penting dalam penciptaan lapangan kerja, pelestarian lingkungan, dan budaya, serta mengentasankan kemiskinan. Mengingat pentingnya sektor kepariwisataan ini, maka perlu dirancang dan dikelola dengan bijak. read more

Pertumbuhan masyarakat kelas menengah di Indonesia terus meningkat sehingga saat ini jumlahnya sudah hampir setengah dari total populasi. Sebaliknya, angka kemiskinan terus turun menyisakan sekitar 11,66 persen atau sekitar 25,5 juta penduduk dari total populasi di negara ini (BPS, 2012). Artinya sekitar 79 persen dari total penduduk Indonesia ini sebenarnya sudah bisa hidup dengan ekonomi relatif baik, sehingga dengan peningkatan ekonomi masyarakat itu secara otomatis mendobrak daya beli sekaligus kemampuan bepergian atau berlibur. Berdasarkan data terakhir yang ada jumlah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan wisata pada tahun 2012 sebanyak 100 juta orang dengan frekuensi antara dua sampai tiga kali dalam setahun. Berdasarkan data tersebut maka sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat maka kebutuhan untuk berlibur pun meningkat. Dengan meningkatnya perjalanan wisata yang dilakukan maka diperlukan informasi tentang tujuan wisata, obyek wisata yang menarik, sarana yang tersedia seperti transportasi untuk mencapai daerah tujuan wisata, produk wisata yang diminati dan lain sebagainya. Akan tetapi selama ini untuk memperoleh informasi tersebut wisatawan sering mengalami kesulitan, karena tidak mengetahui dimana dan pada siapa harus meminta informasi. read more

Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa provinsi di Indonesia telah bertambah, dari 33 provinsi saat ini menjadi 34 provinsi. Ini terjadi dengan disahkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). RUU pembentukan Kaltara ini sebelumnya disetujui oleh Rapat Paripurna DPR pada 25 Oktober 2012 untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 16 November 2012 lalu telah menandatangani Undang-Undang tersebut.

UU tersebut menyebutkan, provinsi Kalimantan Utara berasal dari sebagian wilayah provinsi Kalimantan Timur. Wilayahnya terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, yakni: Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan dan Tana Tidung serta Kota Tarakan. Pasal 7 menyebutkan: “Ibukota provinsi Kalimantan Utara berkedudukan di Tanjung Selor, kabupaten Bulungan”. Sedang pasal 5 ayat (3) menyatakan, penetapan batas wilayah secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) paling lama 5 (lima) tahun sejak peresmian provinsi Kaltara, tetapi dalam rancangan undang-undangan Batas-batas wilayah provinsi Kaltara adalah: sebelah Utara berbatasan dengan Negara Bagian Sabah, Malaysia, sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah Selatan berbatasan dengan empat kabupaten di provinsi Kaltim, yakni: Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan kabupaten Berau, dan sebelah Barat berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia. read more

Tak perlu dipungkiri bila Yogyakarta – di dalamnya mencakup 1 kota dan 4 kabupaten – masih menjadi pilihan bagi para pelancong, baik domestik ataupun mancanegara.  Berbagai predikat disandang kota ini  selain ditopang faktor penunjang lainnya sehingga menyebabkan siapapun mudah dapat melakukan mobilitas ke dan dari Yogyakarta.  Berbagai aktivitas wisata dapat ditemukan dan  hal itu ditunjang pula dengan aspek lainnya sehingga memikat wisatawan.  Itu semua tidak lain Yogyakarta telah memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif disektor kepariwisataan.  Harus diakui bila sektor kepariwisataan di Yogyakarta tidak dapat diabaikan eksistensinya, yang secara signifikan telah memberikan kontribusi bagi masyarakat baik secara ekonomi sosial dan budaya serta bagi pemerintah daerah dan kalangan swasta. Bukan itu saja, lokomotif ekonomi Yogyakarta juga masih ditopang dari sektor pendidikan yang dinilai masih memiliki kualitas baik serta didukung dengan keragaman jenis dan latar belakang lembaga pendidikan. Sehingga bisa dikatakan sekolah di Jogja masih menjadi pilihan bagi lulusan SMA luar DIY. Kreatifitas dan daya tanggap masyarakat Yogyakarta juga memberikan kontribusi bagi keberlangsungan ekonomi kreatif yang muncul baik dari kegiatan kesenian, disain grafis, kerajinan, dan kegiatan yang bernafaskan kreatifitas, termasuk merebaknya fenomena hobies yang bisa menjadi potensial market bagi pariwisata. Disisi lain, tingkat keterbukaan sosial yang relative tinggi dan akses masuk yang mudah ke DIY menjadikan wilayah DIY ini sering kali dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan bisnis/transaksi ataupun organisasi yang dirasa meresahkan masyarakat dan ini akan berdampak pada image buruk Yogyakarta. read more

Minat wisatawan berkunjung ke Jogja semakin meningkat. Pada tahun 2007 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jogja sebanyak 2.203.830 orang (wisman 76.203 orang dan wisnus 2.127.627 orang), pada tahun 2011 meningkat menjadi 3.206.334 orang (wisman sebanyak 148.756 orang dan wisnus sebanyak 3.057.578 orang) (BPS DIY, 2012). Peningkatan sebanyak 45,5% ini menunjukan bahwa pesona Jogja bagi wisatawan masih tinggi. Hal ini juga sejalan dengan bertambahnya fasilitas wisata khusunya hotel yang bertambah 6 buah hotel bintang dan 680 hotel melati selama kurun waktu 2007-2011. read more

Pembaca hendaknya tidak salah tafsir terhadap judul artikel ini. Yang dimaksud adalah bagaimana caranya agar pariwisata, seperti DIY sendiri, benar-benar istimewa bagi wisatawan. Wisatawan yang berkunjung ke DIY memperoleh pengalaman istimewa yang sulit ditemukan di daerah lain. Asa itu bukan khayalan kosong, sebab pariwisata sudah menjadi citra kuat DIY. Melalui pariwisata yang istimewa citra keistimewaan DIY semakin ditegaskan.

Harus diakui, bahwa hal istimewa tidak terjadi secara alamiah, tapi dibentuk oleh kerja keras yang khusus dan berlanjut. Untuk menjadi nomor teratas di pentas nasional, maka pemangku kepentingan pariwisata DIY wajib melakukan usaha ekstra-kreatif berdurasi panjang. Destinasi lain boleh saja tidak perduli pada keluhan wisatawan atas mutu layanan, tapi tidak untuk DIY, atas nama pariwisata istimewa tadi. Di sini keluhan sejenis dihargai sebagai bentuk simpati untuk melecut daya saing. read more

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA) KABUPATEN TAMBRAUW, PROVINSI PAPUA BARAT

(2015-2025)

Kabupaten Tambrauw adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Pusat pemerintahan direncanakan berada di Fef, meski saat ini masih dipusatkan di Sausapor selama persiapan dilakukan. Dasar hukum pembentukan kabupaten ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56 dengan perubahan Pasal 3 ayat (1) sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 127/PUU-VII/2009, tanggal 25 Januari 2009. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto pada 29 Oktober 2008. Kabupaten Tambrauw memiliki batas wilayah sebagai berikut : sebelah utara dengan Samudera Pasifik, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Sorong Selatan, Sebelah Barat dengan Kabupaten Sorong dan Sebelah Timur dengan Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari. read more