Dr. Destha Titi Raharjana, S.Sos. M.Si. peneliti Puspar UGM menyatakan salah satu faktor penentu kemajuan desa wisata tidak lain dan tidak bukan menyangkut kapasitas sumber daya manusia pada lembaga pengelola desa wisata. Karena pengembangan desa wisata sejatinya dijalankan melalui community based tourism (CBT).

“Artinya, menempatkan masyarakat desa sebagai subjek adalah hal utama yang penting dilakukan”, ujarnya saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Manajemen Kelembagaan pada kegiatan Kampanye Sadar Wisata (KSW) 5.0 bertempat di desa wisata Kembang Kuning, Lombok Timur, Selasa (22/4). read more

Peningkatan jumlah wisatawan di Jogjakarta dipengaruhi beragam aspek. Hanya saja, yang tidak kalah penting adalah tersedianya fasilitas yang mumpuni.

Secara faktual, perkembangan daya tarik dan fasilitas penunjang wisata juga sudah terbangun di Jogja, penataan, pembenahan serta perbaikan layanan pun secara serius telah digarap. “Baik oleh pemerintah ataupun para pelaku wisata serta masyarakat lokal yang merasa hidupnya dari pariwisata,” sebut peneliti Pusat Studi Pariwisata (Puspar) UGM, Dr. Desttha Titi Raharjana. read more

Mudik sebagai fenomena budaya yang sudah berlangsung lama, jutaan orang melakukan perjalanan ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI memperkirakan sebanyak 193,6 juta penduduk akan melakukan mudik lebaran tahun ini, atau naik sekitar 60 persen dibanding tahun 2023 lalu.

Peneliti Pusat Studi Pariwisata (Puspar) Universitas Gadjah Mada, Destha Titi Raharjana, mengatakan tradisi mudik mampu memberikan dampak multiplier effect bagi perekonomian yang menjadi daerah tujuan mudik. Sebab setiap pemudik adalah wisatawan yang akan berkesempatan mengunjungi destinasi wisata dan membelanjakan uangnya sepanjang perjalanan sehingga membangkitkan kegiatan usaha UMKM. “Kegiatan mudik lebaran bisa meningkatkan sektor pariwisata. Selain tujuannya pulang kembali ke kampung halaman, para pemudik yang berkesempatan melihat daya tarik wisata  sehingga bisa menambah pendapatan masyarakat sekitar,” kata Destha dalam Sekolah Wartawan yang bertajuk Fenomena Mudik dan dampak bagi Sektor Pariwisata, Kamis (28/3), di ruang Fortakgama UGM. read more

Kegiatan ini merupakan program yang dijalankan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI melalui Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan c.q. Direktorat Pengembangan SDM Pariwisata. Diskusi terpumpun ini dilakukan di tiga desa wisata yakni pada 8 Maret 2024 di Desa Wisata Buwun Sejati, Lombok Barat, 9 Maret  2024 di Desa Wisata Bonjeruk, Lombok Tengah dan 10 Maret 2024 di Desa Wisata Mertak, Lombok Tengah.

Dr. Destha Titi Raharjana, M.Si. sebagai peneliti di Pusat Studi Pariwisata UGM diundang sebagai narasumber dalam Diskusi Terpumpun. Adapun selaku narasumber bertugas menjelaskan tujuan kegiatan dan tahapan KSW 5.0; melakukan pemetaan awal kondisi eksisting desa wisata melalui 7 aspek: kelembagaan, kunjungan wisatawan, paket wisata, home stay, UMKM, pemasaran, dan kemitraan.  Menceritakan kisah sukses desa-desa peserta KSW 5.0 tahun 2023 dan menjelaskan factor-faktor yang menjadi kunci suksesnya; menjelaskan pentingnya komitmen pimpinan desa, dan keharmonisan antar lembaga desa dalam menjamin keberhasilan program KSW 5.0.; mengkonfirmasi data desa yang telah diisi sebelumnya oleh pihak desa; menentukan kebutuhan pelatihan untuk desa dengan metode Training Needs Analysis; menjelaskan peran local champion dalam implementasi program serta menjelaskan tahapan kegiatan selanjutnya. read more

Menilik capaian kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2023 tampaknya pariwisata di tahun 2024 memberi harapan yang menjanjikan. Kunjungan wisman tahun 2023 dengan target 8,5 juta, ternyata terlampaui dengan capaian 9,49 juta wisatawan, padahal Indonesia baru saja keluar dari krisis akibat pandemi Covid-19.

Rasanya belum hilang dari ingatan, semua pelaku wisata merasakan adanya dampak yang luar biasa akibat adanya pandemi Covid-19. Harus diakui, sektor perekonomian yang disandarkan pada sektor jasa ini mengalami kontraksi. read more

Pusat Studi Pariwisata UGM,  menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan serta komitmen semua pihak atas pelaksanaan 3rd INTACT sehingga dapat berlangsung lancar. Semoga kerja sama kita semakin erat dan terus berlanjut. Salam Pariwisata.

Pimpinan, Tim Ahli, Tim Peneliti dan Staf/Tendik Pusat Studi Pariwisata UGM

mengucapkan

Selamat Idul Fitri 1442H,

Minal Aidhin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin.

Pusat Studi Pariwisata UGM @2021

Pertumbuhan masyarakat kelas menengah di Indonesia terus meningkat sehingga saat ini jumlahnya sudah hampir setengah dari total populasi. Sebaliknya, angka kemiskinan terus turun menyisakan sekitar 11,66 persen atau sekitar 25,5 juta penduduk dari total populasi di negara ini (BPS, 2012). Artinya sekitar 79 persen dari total penduduk Indonesia ini sebenarnya sudah bisa hidup dengan ekonomi relatif baik, sehingga dengan peningkatan ekonomi masyarakat itu secara otomatis mendobrak daya beli sekaligus kemampuan bepergian atau berlibur. Berdasarkan data terakhir yang ada jumlah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan wisata pada tahun 2012 sebanyak 100 juta orang dengan frekuensi antara dua sampai tiga kali dalam setahun. Berdasarkan data tersebut maka sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat maka kebutuhan untuk berlibur pun meningkat. Dengan meningkatnya perjalanan wisata yang dilakukan maka diperlukan informasi tentang tujuan wisata, obyek wisata yang menarik, sarana yang tersedia seperti transportasi untuk mencapai daerah tujuan wisata, produk wisata yang diminati dan lain sebagainya. Akan tetapi selama ini untuk memperoleh informasi tersebut wisatawan sering mengalami kesulitan, karena tidak mengetahui dimana dan pada siapa harus meminta informasi. read more

Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa provinsi di Indonesia telah bertambah, dari 33 provinsi saat ini menjadi 34 provinsi. Ini terjadi dengan disahkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). RUU pembentukan Kaltara ini sebelumnya disetujui oleh Rapat Paripurna DPR pada 25 Oktober 2012 untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 16 November 2012 lalu telah menandatangani Undang-Undang tersebut.

UU tersebut menyebutkan, provinsi Kalimantan Utara berasal dari sebagian wilayah provinsi Kalimantan Timur. Wilayahnya terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, yakni: Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan dan Tana Tidung serta Kota Tarakan. Pasal 7 menyebutkan: “Ibukota provinsi Kalimantan Utara berkedudukan di Tanjung Selor, kabupaten Bulungan”. Sedang pasal 5 ayat (3) menyatakan, penetapan batas wilayah secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) paling lama 5 (lima) tahun sejak peresmian provinsi Kaltara, tetapi dalam rancangan undang-undangan Batas-batas wilayah provinsi Kaltara adalah: sebelah Utara berbatasan dengan Negara Bagian Sabah, Malaysia, sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah Selatan berbatasan dengan empat kabupaten di provinsi Kaltim, yakni: Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan kabupaten Berau, dan sebelah Barat berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia. read more