Ketua Tim: Drs. Hendrie Adji Kusworo, M.Sc. Ph.D.

Koordinator: Sotya Sasongko, S.Sos, M.Si.

Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Puspar UGM tahun 2018. Tujuan penyusunan RIPPARKAB Banggai Kepulauan Tahun 2018 adalah: tersusunnya  RIPPARKAB yang bertahap, terpadu dan berkelanjutan, serta berdaya saing yang sesuai dengan karakteristik fisik dan non fisik daerah, serta nilai-nilai budaya setempat sehingga menjadi pedoman perencanaan dalam Pembangunan Kepariwisataan.  read more

Ketua Tim: Prof. Dr-Phil. Janianton Damanik, M.Si.

Koordinator: Sotya Sasongko, S.Sos, M.Si.

Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Puspar UGM pada tahun 2018. Tema yang dikembangkan adalah Pariwisata, didukung perikanan dan kerajinan (UMKM). Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah: Ponelo, Malambe, Otiola dan Tihengo di Kecamatan Ponelo Kepulauan dan Katialada di Kecamatan Kwandang. Tujuan kegiatan ini adalah melakukan pendalaman dokumen RPKP yang telah ada, dan menyusun Dokumen RPKP yang memuat kebijakan pengembangan kawasan perdesaan strategis yang terpadu antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintahan berdasarkan kebutuhan jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun) dalam rangka meningkatkan fungsi kawasan perdesaan yang mandiri, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. read more

Ketua Tim: Dr.Yulia Arisnani Widyaningsih, MBA.

Koordinator: Sotya Sasongko, S.Sos, M.Si.

Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat dengan Puspar UGM pada tahun 2019. Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah menyusun pedoman dan strategi pengembangan pariwisata yang berbasis segmentasi yang difokuskan di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan pada stakeholders dalam rangka mempercepat pengembangan pariwisata yang lebih fokus dan terarah di tengah tantangan yang ada. Pada akhirnya, sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi pendukung bagi perekonomian Sulawesi Barat. read more

Ketua Tim: Prof. Dr. M. Baiquni, MA.

Koordinator: Sotya Sasongko, S.Sos, M.Si.

Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pariwisata Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sulawesi Selatan kerjasama dengan Puspar UGM tahun 2019. Tujuan penyusunan Ripparkab Empat Lawang adalah sebagai berikut: 1. Menyusun arah pengembangan, konsep, kebijakan dan rencana strategis yang akan menjadi dasar pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Empat Lawang di masa yang akan datang, 2. Menyiapkan arah, strategi dan pola keterpaduan pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Empat Lawang di masa yang akan datang. read more

Ketua Tim: Prof. Ir. T. Yoyok Wahyu Subroto, M.Eng., Ph.D.

Koordinator: Sotya Sasongko, S.Sos, M.Si.

Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Puspar UGM pada tahun 2019. Tujuan Penyusunan dokumen ini adalah : 1. Identifikasi daya tarik wisata terpilih di Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) 1 Lukpanenteng dan sekitarnya, 2. Menyusun siteplan pengembangan KSP 1 Lukpanenteng dan sekitarnya, 3. Menyusun gambar kerja dan rencana pembiayaan. 

Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) secara geografis terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ibukota di Salakan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999. Luas wilayahnya 2.488,79 Km2, dengan luas laut sekitar 6.671,32 km2 atau sekitar 72,83% dari luas keseluruhan. Dalam hal pengembangan pariwisata, Kabupaten Bangkep telah memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (Ripparkab) yang disusun pada tahun 2018. Dalam Ripparkab tersebut, pengembangan destinasi pariwisata diarahkan menjadi 3 KSP yaitu: KSP 1 Luk Panenteng dan sekitarnya, KSP 2 Tugu Trikora dan sekitarnya, serta KSP 3 Danau Tendetung dan sekitarnya. Untuk mengakselerasi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bangkep, maka pada tahun 2019 ini dilaksanakan penyusunan Detil Engineering Design (DED) KSP 1 Luk Panenteng dan sekitarnya.  read more

Pusat Studi Pariwisata UGM bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik untuk melaksanakan pelatihan pengembangan pariwisata Pulau Bawean. Kegiatan pelatihan di laksanakan pada tanggal 26-28 Februari 2020 di Hotel Santika Gresik. Pembukaan pelatihan dihadiri oleh Drs. Hermanto TH. Sianturi selaku Kepala  Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, hadir pada saat itu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik, Agustin Halomoan Sinaga, AP., M.Si. dan Ir. Ida Lailatussadiyah, M.M. selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.  read more

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Shell Upstream Indonesia dengan Pusat Studi Pariwisata UGM, yang dilaksanakan di Kabupaten Tanimbar (dulu Kabupaten Maluku Tenggara Barat) provinsi Maluku. Pekembangan pariwisata yang sangat cepat berjalan ini menjadi tantangan bagi masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Tanimbar didukung pula dengan rencana akan berjalannya mega proyek ekplorasi blok Masela. Dimana diperkirakan pembangunan proyek Blok Masela akan menyerap 30 ribu tenaga kerja langsung maupun pendukung. Tentu saja akan ada kebutuhan sarana akomodasi seperti penginapan, rumah makan dan lain lain, yang tidak kalah penting adalah kesiapan masyarakat dalam menerima kegiatan pariwisata. Untuk itu kerjasama ini dilakukan untuk memberikan pelatihan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyikapi kebutuhan kebutuhan tersebut. read more

TATA KELOLA KCB BOROBUDUR
Antara Kepentingan Pelestarian dan Pariwisata

Oleh: Marsis Sutopo

Ketika Candi Borobudur dibangun pada sekitar abad VIII – IX Masehi, yang kemudian ditinggalkan oleh masyarakat pendukungnya pada sekitar awal abad XI Masehi, kemudian ditemukan kembali pada tahun 1814, dipugar pertama kali pada tahun 1907-1911, kemudian dipugar lagi secara besar-besaran pada tahun 1973-1983 sampai menjadi kondisinya sekarang ini. Peninggalan nenek moyang yang berupa Candi Borobudur ternyata setelah 1200 tahun kemudian mendatangkan banyak manfaat tapi juga masalah.
Mendatangkan banyak manfaat karena menjadi destinasi wisata yang setiap tahun dapat mendatangkan jutaan wisatawan nusantara maupun wisatawan manca negara. Bahkan sekarang sudah ditetapkan menjadi salah satu dari sepuluh Bali Baru sesuai kebijakan pengembangan pariwisata nasional. Dalam pidato nota keuangan 2020 Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Candi Borobudur akan dijadikan sebagai destinasi wisata super prioritas bersama dengan Danau Toba, Labuan Bajo, dan Mandalika.
Namun demikian, seiring dengan manfaat yang telah diberikan oleh Candi Borobudur kepada dunia pariwisata secara bersamaan juga membawa masalah dalam pelestariannya. Untuk menyeimbangkan antara kepentingan pelestarian dan pariwisata tentunya memerlukan Tata Kelola yang dapat mengakomodasi semua kepentingan secara seimbang. Tata Kelola yang bagaimana yang dapat mengakomodasi semua kepentingan agar Candi Borobudur tetap lestari dan memberikan manfaat sampai ke anak cucu? Itulah pertanyaan yang perlu kita diskusikan dan cari bentuknya. (MS) read more

MENATA ULANG TATA KELOLA DESTINASI PUSAKA BUDAYA DUNIA KAWASAN BOROBUDUR

oleh : Amiluhur Soeroso (Pengajar di Pascasarjana MKP Fisipol UGM & STIPRAM)

Borobudur Temple Compound, demikian UNESCO menahbiskan barang budaya Indonesia tersebut sebagai pusaka dunia hampir tiga dekade yang lalu. Arti dari compound sendiri mestinya tidak fokus pada Borobudur semata, tetapi merujuk juga pada dua candi lain yaitu Mendut dan Pawon, beserta kawasan di sekelilingnya. Bila pengertian tersebut dipertajam, pasti akan menyangkut kehidupan manusia dan makhluk hidup lain serta benda yang berada di kawasan tersebut. read more

Ketua Tim :   Prof. Ir. T. Yoyok Wahyu Subroto, M.Eng., Ph.D.  

Koordinator Studio :   Wijaya, S. Hut., M.Sc.

Salah satu daerah otonom di Aceh yang memiliki daya tarik pariwisata adalah Kabupaten Aceh Tamiang. Daya tarik wisata di Aceh Tamiang berupa alam pesisir, daratan, maupun pegunungan. Selain potensi alam, Aceh Tamiang memiliki potensi seni budaya dan situs-situs sejarah yang hingga kini masih terawat dengan baik.
Namun dalam perkembangannya hingga kini, sektor kepariwisataan di Aceh Tamiang belum optimal dikembangkan, salah satu sebabnya karena belum adanya dokumen (instrumen) perencanaan yang komprehensif sebagai landasan untuk mengatur pembangunan kepariwisataan dalam bentuk Ripparda. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengamanatkan setiap provinsi, kabupaten/kota harus memiliki Rencana Induk Pembangunan Pariwisata.  read more